Jakarta, 11 November 2026 – Kabar mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan publik. Informasi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan mengenai kelanjutan pemerintahan serta mekanisme pergantian wakil presiden. Namun, kabar penyerahan surat tersebut perlu dibedakan dari pengumuman resmi mengenai berakhirnya masa jabatan Gibran.
Isu pengunduran diri Gibran berkembang di tengah perhatian masyarakat terhadap dinamika politik nasional. Sebagai wakil presiden yang mendampingi Prabowo dalam pemerintahan, perubahan status jabatannya memiliki konsekuensi ketatanegaraan. Karena itu, setiap informasi mengenai pengunduran diri perlu didasarkan pada pernyataan resmi dari pihak yang berwenang.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo pada Rabu (11/11/2026). Penyerahan surat tersebut disebut berlangsung di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, setelah Prabowo kembali dari kunjungan kerja di Aceh. Meski demikian, belum ada pengumuman resmi mengenai penyelesaian seluruh proses pengunduran diri melalui mekanisme ketatanegaraan.
Sebelumnya, Gibran telah bertemu dengan Prabowo pada Selasa (10/11/2026) untuk membicarakan situasi politik yang berkembang. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pertemuan berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam pembicaraan tersebut, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri menyusul polemik dokumen pendidikan yang menjadi perhatian publik.
Persoalan tersebut juga berkembang di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran. Usulan tersebut masih memerlukan pembahasan melalui mekanisme internal DPR sebelum dapat berlanjut ke tahapan berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Dari sisi ketatanegaraan, pengunduran diri wakil presiden memiliki konsekuensi terhadap pengisian jabatan yang ditinggalkan. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila jabatan wakil presiden kosong, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden. Ketentuan tersebut menjadi dasar penting dalam menjaga kesinambungan pemerintahan apabila pengunduran diri Gibran telah diproses secara resmi.
Perkembangan kabar pengunduran diri Gibran kini menempatkan perhatian publik pada langkah Presiden Prabowo, MPR, dan lembaga negara terkait. Kepastian mengenai status jabatan wakil presiden masih memerlukan penjelasan resmi serta penyelesaian prosedur yang berlaku. Pemerintah diharapkan dapat memastikan seluruh proses berlangsung secara transparan, tertib, dan sesuai konstitusi agar pelaksanaan pemerintahan nasional tetap berjalan dengan baik.