Jakarta, 1 Oktober 2026 – Aparat keamanan Prancis menahan lebih dari 600 orang ketika gelombang protes pelajar sekolah menengah meluas di berbagai wilayah negara tersebut. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan sebanyak 625 orang ditahan pada Rabu, 30 September, sebagian besar merupakan anak di bawah umur. Sehari sebelumnya, lebih dari 440 orang juga telah ditahan dalam rangkaian aksi serupa. Demonstrasi yang dimulai sejak pekan lalu berkembang dari kawasan Ile-de-France menuju sejumlah kota lain.
Protes dipicu sejumlah persoalan yang dikeluhkan pelajar, antara lain kekurangan tenaga pengajar, kondisi bangunan sekolah, kepadatan ruang kelas hingga jadwal pembelajaran. Gerakan tersebut kemudian meluas dan pada Rabu telah berdampak terhadap 356 sekolah menengah di Prancis. Di beberapa lokasi, aksi berlangsung dengan pemblokiran akses sekolah, sementara di tempat lain terjadi bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan. Kota Paris, Bordeaux, Lyon dan Lille termasuk wilayah yang mengalami aksi cukup menonjol.
Nunez menyebut terjadi peningkatan kekerasan di sekitar sejumlah sekolah. Aparat melaporkan adanya pelemparan benda ke arah petugas, upaya pembakaran serta tindakan perusakan dalam beberapa aksi. Sebanyak 83 polisi dan anggota gendarmerie dilaporkan terluka dalam rangkaian kejadian pada Rabu. Pemerintah Prancis mengecam tindakan kekerasan tersebut meskipun mengakui terdapat persoalan di lingkungan sekolah yang perlu mendapatkan perhatian.
Dampak aksi juga dirasakan pelajar dan tenaga pendidikan. Menteri Pendidikan Prancis Édouard Geffray menyebut 119 pelajar dan staf sekolah mengalami cedera sejak demonstrasi dimulai. Sebagian staf yang terdampak merupakan kepala sekolah dan guru. Pemerintah menyerukan agar kegiatan belajar dapat kembali berlangsung dan siswa yang terhambat mengikuti pelajaran memperoleh akses kembali ke sekolah.
Gelombang demonstrasi berlangsung berdekatan dengan aksi mogok sektor publik yang lebih luas. Situasi tersebut terjadi menjelang pemerintah Prancis memaparkan rancangan anggaran nasional 2027, yang diperkirakan mencakup langkah penghematan untuk mengurangi tekanan terhadap keuangan negara. Kondisi itu membuat protes pelajar berkembang menjadi salah satu isu politik yang mendapat perhatian luas. Meski demikian, tuntutan utama para pelajar tetap berkaitan dengan kondisi pendidikan, ketersediaan guru dan sumber daya sekolah.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam kekerasan yang muncul dalam sebagian demonstrasi, sekaligus menyatakan sekolah seharusnya tetap menjadi tempat pembelajaran. Pemerintah juga menghadapi tekanan untuk menanggapi keluhan mengenai fasilitas pendidikan dan kekurangan tenaga pengajar. Di sisi lain, Nunez menuding terdapat kelompok berhaluan kiri jauh yang menghasut kekerasan dalam sejumlah aksi, sebuah klaim yang menjadi bagian dari perdebatan politik mengenai demonstrasi tersebut.
Dengan lebih dari seribu penahanan tercatat dalam dua hari, gelombang protes pelajar menjadi tantangan bagi pemerintah Prancis dalam menjaga keamanan sekaligus merespons tuntutan di sektor pendidikan. Penyebaran aksi ke ratusan sekolah menunjukkan besarnya mobilisasi yang terjadi dalam waktu relatif singkat. Pemerintah kini menghadapi kebutuhan untuk memulihkan kegiatan belajar sambil menangani keluhan mengenai kualitas fasilitas dan sumber daya pendidikan. Perkembangan demonstrasi selanjutnya akan bergantung pada respons pemerintah serta keputusan para pelajar dan organisasi terkait mengenai kelanjutan aksi.