Bandar Lampung, 9 November 2026 – Universitas Lampung (Unila) menjadi perhatian setelah seorang mahasiswi program pascasarjana mengaku mengalami dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang ketua program studi atau kaprodi. Pihak kampus merespons laporan tersebut dengan memfasilitasi pelaksanaan ujian akademik mahasiswi tanpa melibatkan dosen yang dilaporkan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hak pendidikan pelapor tetap terpenuhi selama proses penanganan dugaan pelanggaran berlangsung. Kasus ini juga menyoroti pentingnya perlindungan mahasiswa dari tindakan yang berpotensi merugikan keselamatan dan kenyamanan mereka di lingkungan perguruan tinggi. Unila diharapkan dapat menangani laporan secara profesional dengan tetap menghormati hak seluruh pihak yang terlibat.
Dugaan pelecehan tersebut mencuat setelah mahasiswi pascasarjana menyampaikan pengalaman yang menurut pengakuannya melibatkan dosen yang memiliki kedudukan sebagai pimpinan program studi. Posisi dosen sebagai pejabat akademik menjadi perhatian karena hubungan antara mahasiswa dan pengajar memiliki perbedaan kewenangan dalam proses pendidikan. Mahasiswa membutuhkan bimbingan, penilaian, dan persetujuan akademik untuk menyelesaikan tahapan studi yang telah ditetapkan. Dalam situasi tersebut, laporan mengenai dugaan pelecehan perlu ditangani dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya tekanan atau ketimpangan relasi kuasa. Meski demikian, kebenaran dugaan terhadap dosen terlapor tetap harus ditentukan melalui pemeriksaan yang objektif dan berdasarkan bukti.
Pihak Universitas Lampung mengambil langkah dengan memberikan fasilitas agar mahasiswi pelapor tetap dapat mengikuti ujian tanpa kehadiran dosen yang dilaporkan. Kebijakan tersebut menjadi bentuk pemisahan sementara antara kepentingan akademik mahasiswa dan proses penanganan laporan. Dengan tidak melibatkan terlapor dalam ujian, kampus berupaya mengurangi kemungkinan munculnya tekanan psikologis maupun kekhawatiran yang dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan akademik. Penyelenggaraan ujian tetap harus mengikuti standar penilaian yang berlaku agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini juga menunjukkan pentingnya menjaga keberlanjutan pendidikan mahasiswa ketika sedang menghadapi persoalan serius di lingkungan kampus.
Penanganan laporan dugaan pelecehan seksual di perguruan tinggi membutuhkan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas serta keselamatan pihak yang melapor. Mahasiswa yang menyampaikan pengaduan perlu memperoleh informasi mengenai tahapan pemeriksaan dan bentuk perlindungan yang tersedia. Selain itu, kampus perlu memastikan bahwa proses akademik pelapor tidak terganggu akibat laporan yang telah disampaikan. Pendampingan psikologis dan bantuan hukum dapat menjadi bagian dari dukungan apabila dibutuhkan oleh pihak yang bersangkutan. Seluruh proses tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan tekanan tambahan terhadap pelapor.
Di sisi lain, dosen yang dilaporkan tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan menjalani proses pemeriksaan secara adil. Dugaan pelecehan tidak dapat langsung dianggap sebagai kesimpulan akhir sebelum seluruh keterangan dan bukti diperiksa oleh pihak yang berwenang. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan antara perlindungan pelapor dan penerapan asas praduga tak bersalah. Pemeriksaan yang transparan secara prosedural diperlukan agar keputusan yang diambil memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila ditemukan pelanggaran, tindak lanjut harus dilakukan sesuai tingkat kesalahan dan ketentuan disiplin maupun hukum yang berlaku.
Kasus di lingkungan Unila juga memperlihatkan pentingnya sistem pencegahan kekerasan seksual yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa dan tenaga pendidik. Perguruan tinggi perlu menyediakan saluran pengaduan yang aman, mudah digunakan, serta mampu memberikan respons terhadap laporan secara tepat waktu. Sosialisasi mengenai batas hubungan profesional antara dosen dan mahasiswa menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan akademik yang sehat. Selain itu, seluruh unsur kampus perlu memahami bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam hubungan akademik dapat menimbulkan dampak serius terhadap rasa aman mahasiswa. Upaya pencegahan yang konsisten diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan civitas akademika terhadap mekanisme perlindungan yang disediakan universitas.
Fasilitasi ujian tanpa melibatkan dosen terlapor menjadi salah satu langkah yang ditempuh Universitas Lampung untuk menjaga hak pendidikan mahasiswi pascasarjana yang mengajukan laporan. Namun, langkah tersebut tetap perlu disertai penanganan pengaduan secara menyeluruh agar persoalan yang dilaporkan memperoleh kejelasan. Kampus diharapkan dapat memastikan proses pemeriksaan berlangsung independen, menjaga kerahasiaan informasi pribadi, dan memberikan perlindungan kepada pihak yang membutuhkan. Keputusan akhir mengenai dugaan pelanggaran harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, bukan tekanan ataupun spekulasi publik. Melalui penanganan yang profesional, Unila diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat komitmen terhadap lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan seksual.