Jakarta, 7 September 2026 – Presiden Prabowo Subianto menilai kemampuan pemerintah dalam merespons berbagai bencana alam semakin cepat dan masif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penilaian tersebut disampaikan ketika memimpin rapat terbatas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta perkembangan kebakaran hutan dan lahan pada Senin. Rapat dilakukan melalui konferensi video bersama sejumlah kepala daerah dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Prabowo menilai pengalaman menghadapi berbagai bencana selama beberapa waktu terakhir menunjukkan koordinasi dan pengerahan sumber daya pemerintah telah mengalami perkembangan. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat keterlambatan penanganan di sejumlah lokasi yang harus dicatat sebagai bahan evaluasi. Pemerintah diminta menggunakan pengalaman tersebut untuk memperkuat kesiapsiagaan sebelum bencana berikutnya terjadi.
Dalam rapat tersebut, Prabowo menyinggung penanganan bencana yang sebelumnya terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurutnya, pengerahan pemerintah dalam menangani kondisi darurat di wilayah tersebut berlangsung cukup cepat dan melibatkan sumber daya dalam skala besar. Berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah bergerak bersama untuk menangani kebutuhan masyarakat terdampak sekaligus memulihkan kondisi setelah masa darurat. Presiden memberikan apresiasi kepada seluruh personel yang bekerja dalam proses penanganan tersebut. Pengalaman di Sumatra kemudian dijadikan salah satu acuan untuk melihat kemampuan pemerintah menghadapi kejadian serupa pada masa mendatang. Prabowo berharap koordinasi yang telah terbentuk dapat terus diperbaiki sehingga respons berikutnya dapat dilakukan lebih cepat.
Presiden juga memberikan perhatian terhadap penanganan karhutla yang terjadi di sejumlah daerah sepanjang musim kemarau 2026. Pemerintah telah mengerahkan personel, helikopter, pesawat, pompa air, sumur bor, serta berbagai peralatan untuk mendukung operasi pemadaman. Menurut Prabowo, respons terhadap kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan secara masif, meskipun masih ditemukan keterlambatan di beberapa tempat. Kekurangan tersebut tidak boleh diabaikan dan harus menjadi dasar untuk memperbaiki mekanisme pengerahan personel maupun peralatan. Pemerintah ingin setiap daerah rawan mempunyai kemampuan melakukan tindakan sejak titik api masih dalam skala kecil. Pendekatan pencegahan dinilai jauh lebih efektif dibandingkan menunggu kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih luas dan menghasilkan kabut asap.
Kondisi geografis Indonesia menjadi alasan pemerintah ingin memperkuat sistem mitigasi dalam jangka panjang. Prabowo mengingatkan Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire sehingga risiko gempa bumi, tsunami, dan aktivitas gunung api merupakan kondisi yang harus dihadapi secara berkelanjutan. Pada saat bersamaan, perubahan kondisi cuaca dan fenomena iklim juga dapat meningkatkan risiko banjir, kekeringan, serta karhutla. Pemerintah karena itu tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme tanggap darurat setelah bencana terjadi. Kesiapsiagaan harus dibangun sebelum kejadian melalui perencanaan, pengadaan peralatan, peningkatan kapasitas personel, serta penguatan sistem peringatan dini. Presiden menilai berbagai kejadian sepanjang 2026 harus menjadi pelajaran untuk memperbaiki sistem tersebut.
Salah satu arahan yang disampaikan Prabowo adalah meningkatkan alokasi anggaran mitigasi bencana secara signifikan. Presiden meminta Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mempersiapkan kebutuhan tersebut dalam perencanaan pemerintah. Prinsip yang digunakan adalah menyediakan kemampuan lebih besar daripada menghadapi kekurangan ketika keadaan darurat terjadi. Menurut Presiden, jumlah helikopter, pompa air, kendaraan pemadam, dan peralatan lainnya perlu diperbanyak untuk memperkuat kemampuan respons. Ketersediaan peralatan di lokasi strategis juga dapat memangkas waktu yang diperlukan untuk mencapai daerah terdampak. Dengan demikian, pemerintah tidak harus selalu memindahkan sumber daya dari wilayah yang jauh ketika bencana terjadi.
Untuk kawasan yang secara berulang menghadapi karhutla, Prabowo menginginkan peralatan tersedia lebih dekat dengan masyarakat. Presiden mencontohkan perlunya ekskavator berukuran kecil di desa-desa yang secara historis sering menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Peralatan tersebut dapat membantu pembuatan sekat, akses, maupun pekerjaan lain yang diperlukan dalam penanganan darurat sesuai kondisi lapangan. Pompa air dan sumber air juga harus tersedia di kawasan rawan sehingga personel tidak kehilangan waktu ketika kebakaran muncul. Pemerintah sebelumnya telah menggunakan berbagai teknik penanganan, termasuk operasi darat, pemadaman udara, pembasahan lahan, serta modifikasi cuaca ketika kondisi memungkinkan. Seluruh kemampuan tersebut akan dievaluasi untuk menentukan kebutuhan tambahan pada masa mendatang.
Rapat terbatas juga membahas perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang dalam beberapa hari terakhir berdampak terhadap masyarakat dan transportasi udara. Episode erupsi menerus berlangsung sejak Jumat malam hingga Minggu dini hari sebelum aktivitas kembali menunjukkan pola letusan yang lebih ringan. Meski erupsi menerus telah berakhir, aktivitas vulkanik masih dipantau karena tingkat kegempaan tetap menjadi perhatian. Sebaran abu sebelumnya mencapai sejumlah wilayah dan menyebabkan gangguan operasional di berbagai bandara. Pemerintah juga menerapkan berbagai langkah kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kebencanaan untuk mengurangi dampaknya terhadap masyarakat. Prabowo meminta seluruh instansi terus mengikuti perkembangan karena perubahan aktivitas gunung dan kondisi atmosfer dapat memengaruhi tingkat risiko.
Presiden sebelumnya telah menginstruksikan BNPB, BMKG, TNI, Polri, pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, serta kementerian dan lembaga lainnya untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak Anak Krakatau. Masyarakat di Jakarta, Banten, Lampung, serta kawasan sekitar Selat Sunda diminta tetap tenang dan mengikuti petunjuk pemerintah maupun petugas di lapangan. Warga juga diminta tidak memasuki zona bahaya yang telah ditetapkan otoritas vulkanologi. Bagi masyarakat yang terdampak abu, penggunaan masker dan pembatasan aktivitas di luar ruangan menjadi bagian dari langkah perlindungan kesehatan. Pemerintah menegaskan keputusan mengenai aktivitas masyarakat dan transportasi harus mengikuti perkembangan kondisi aktual. Keselamatan menjadi pertimbangan utama meskipun pembatasan sementara dapat memengaruhi aktivitas ekonomi maupun perjalanan.
Penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur turut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah. Dalam respons sebelumnya, pemerintah mengerahkan pesawat TNI Angkatan Udara untuk membawa puluhan ton logistik ke wilayah terdampak. Bantuan berupa makanan siap konsumsi dan berbagai kebutuhan masyarakat dikirim untuk mempercepat penanganan pada tahap awal. Pemerintah menilai kemampuan mengirim bantuan dalam waktu cepat sangat bergantung pada kesiapan logistik, sarana transportasi, dan koordinasi antarlembaga sebelum kejadian. Karena itu, persediaan barang tidak cukup hanya tersedia secara nasional, tetapi juga perlu ditempatkan pada lokasi yang memungkinkan distribusi berlangsung lebih cepat. Pengalaman penanganan NTT menjadi salah satu dasar untuk menyusun kesiapsiagaan yang lebih terstruktur.
Prabowo meminta pemerintah menyiapkan rencana induk penanganan dan mitigasi bencana yang lebih menyeluruh serta berskala besar. Peningkatan kecepatan respons dinilai sebagai perkembangan positif, tetapi pemerintah masih mempunyai pekerjaan untuk menghilangkan keterlambatan yang terjadi di sejumlah wilayah. Sistem mitigasi ke depan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pengerahan bantuan setelah kejadian, melainkan memperkuat kemampuan daerah menghadapi risiko sejak sebelum bencana berlangsung. Penambahan anggaran, peralatan, personel, sistem peringatan, dan kesiapan logistik akan menjadi bagian penting dari pendekatan tersebut. Dengan tingkat kerawanan bencana Indonesia yang tinggi, kesiapan pemerintah harus menjadi kemampuan permanen dan bukan hanya dibangun ketika situasi darurat muncul. Evaluasi dari gempa, erupsi gunung api, hingga karhutla sepanjang 2026 akan digunakan untuk memperkuat respons pemerintah agar semakin cepat, terkoordinasi, dan mampu menjangkau masyarakat terdampak sejak tahap awal.