Gelombang Aksi di Ibu Kota
Tanggal 28 Agustus 2025 menjadi sorotan nasional setelah ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI dan beberapa titik strategis di Jakarta. Massa datang dari berbagai serikat pekerja yang menuntut perhatian serius pemerintah terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai merugikan pekerja.
Untuk mengantisipasi situasi, aparat kepolisian menurunkan ribuan pasukan gabungan dari Polri, TNI, hingga Satpol PP guna menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung.
Isu Utama yang Diangkat
Aksi buruh kali ini bukan sekadar demonstrasi rutin, melainkan puncak dari akumulasi ketidakpuasan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Beberapa isu utama yang diangkat antara lain:
- Penolakan terhadap aturan pesangon baru yang dianggap menurunkan hak pekerja.
- Tuntutan kenaikan upah minimum sesuai inflasi dan kebutuhan hidup layak.
- Perlindungan pekerja kontrak dan outsourcing yang sering kali dieksploitasi.
- Penolakan rencana pajak PPN 12% yang dinilai menambah beban masyarakat kecil.
- Desakan terhadap jaminan sosial pekerja yang masih dianggap belum merata.
Aksi dan Orasi Massa
Massa buruh membawa spanduk besar bertuliskan “Tolak Kebijakan Upah Murah” dan “Hentikan Eksploitasi Pekerja.” Orasi disampaikan oleh pimpinan serikat buruh secara bergantian, menekankan bahwa perjuangan mereka bukan hanya untuk buruh, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat luas.
Beberapa perwakilan buruh bahkan mencoba meminta audiensi langsung dengan anggota DPR, meski hingga sore hari belum ada respon resmi dari pihak legislatif.
Antisipasi Aparat Keamanan
Kepolisian menurunkan lebih dari 5.000 personel untuk mengawal jalannya aksi. Jalan-jalan protokol sekitar Senayan dialihkan untuk mencegah kemacetan parah. Aparat juga menyiapkan kendaraan taktis, barikade kawat berduri, hingga tim medis lapangan untuk mengantisipasi kondisi darurat.
Kapolda Metro Jaya menegaskan bahwa pengamanan dilakukan dengan pendekatan humanis, namun tetap siaga jika terjadi tindakan anarkis.
Respons Pemerintah
Pihak Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan akan membuka ruang dialog dengan serikat buruh, namun meminta massa tetap menjaga ketertiban. Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan ketenagakerjaan dibuat dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha.
Meski begitu, banyak analis menilai bahwa respons pemerintah masih terkesan normatif, sehingga buruh merasa aspirasinya belum diakomodasi.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Aksi ini berdampak langsung pada aktivitas warga ibu kota. Beberapa jalan utama macet, transportasi umum terganggu, dan sejumlah perkantoran memilih menerapkan work from home (WFH) untuk sementara.
Dari sisi ekonomi, demo besar-besaran ini juga memberi tekanan pada investor karena memperlihatkan ketidakstabilan iklim ketenagakerjaan Indonesia. Namun, bagi buruh, aksi ini adalah bentuk perlawanan demi memperjuangkan hak-hak yang dianggap tergerus.
📌 Kesimpulan:
Demo buruh 28 Agustus menunjukkan besarnya keresahan pekerja terhadap kebijakan ketenagakerjaan dan ekonomi pemerintah. Dengan ribuan pasukan dikerahkan untuk pengamanan, aksi ini menjadi salah satu demonstrasi terbesar tahun 2025. Pertanyaannya, apakah pemerintah benar-benar akan mendengar suara buruh, atau aksi ini hanya akan berlalu tanpa perubahan berarti?