Jakarta, 13 November 2026 – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memperluas akses pembiayaan bagi perempuan pelaku usaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Penguatan program tersebut diarahkan untuk menjangkau sekitar 1,7 juta perempuan dengan dukungan skema Kredit Program Perumahan Sejahtera (KPPS) yang disebut menawarkan bunga sebesar 8 persen. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses permodalan bagi kelompok masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan layanan keuangan formal. Melalui perluasan pembiayaan, PNM berupaya membantu perempuan mengembangkan kegiatan usaha sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Pelaksanaan program juga menempatkan pendampingan usaha sebagai bagian penting agar bantuan modal dapat dimanfaatkan secara produktif.
Perluasan pembiayaan Mekaar dinilai memiliki peran penting karena sebagian pelaku usaha ultra mikro masih menghadapi kesulitan memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan konvensional. Keterbatasan agunan, pencatatan keuangan yang belum tertata, serta skala usaha yang relatif kecil menjadi sejumlah hambatan dalam mengakses pembiayaan. Melalui pendekatan pembiayaan berkelompok, PNM berupaya memberikan alternatif layanan keuangan yang lebih dekat dengan kebutuhan perempuan pengusaha. Mekaar selama ini dikenal menggabungkan penyaluran modal dengan pertemuan kelompok dan pendampingan nasabah. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu penerima pembiayaan mengelola kewajiban pembayaran sekaligus mengembangkan aktivitas ekonomi. Dengan jumlah sasaran mencapai 1,7 juta perempuan, perluasan layanan membutuhkan koordinasi yang baik antara lembaga pembiayaan dan pihak terkait.
Salah satu langkah awal pelaksanaan program dilakukan melalui peresmian KPPS bagi nasabah PNM Mekaar di Batam pada 10 November 2026. Pemilihan Batam berkaitan dengan posisinya sebagai kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan Singapura dan memiliki aktivitas ekonomi regional cukup tinggi. PNM menilai pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut perlu diikuti peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal, termasuk perempuan yang menjalankan usaha ultra mikro. Direktur Utama PNM Kindaris menyampaikan harapan agar skema pembiayaan berbunga lebih rendah dapat membantu nasabah meningkatkan pendapatan keluarga. Selain memberikan modal, perusahaan juga berupaya memperluas akses pasar melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Pelaksanaan di Batam menjadi salah satu tahapan persiapan sebelum program diperluas ke lebih banyak wilayah Indonesia.
Pemerintah telah mengalokasikan subsidi bunga sekitar Rp2,6 triliun untuk mendukung pelaksanaan KPPS hingga akhir Desember 2026. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan menurunkan beban pembiayaan yang sebelumnya berada pada kisaran 20 hingga 24 persen menjadi 8 persen secara flat per tahun. Program ini menyediakan plafon pembiayaan hingga Rp15 juta per akad tanpa persyaratan agunan tambahan. Jangka waktu pembiayaan ditetapkan maksimal 24 bulan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah berharap penyesuaian suku bunga dapat memberikan ruang keuangan lebih besar bagi nasabah untuk mengembangkan kegiatan produktif. Dengan biaya pembiayaan yang lebih terjangkau, pelaku usaha diharapkan memiliki kesempatan meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar.
Sebelum memperluas pelaksanaan program, pemerintah bersama PNM telah melakukan uji coba terhadap sekitar 2.000 perempuan prasejahtera. Hasil uji coba tersebut digunakan untuk mengevaluasi kesiapan administrasi, mekanisme penyaluran, serta kemampuan sistem dalam mendukung pembiayaan bersubsidi. Kementerian UMKM dan PNM kemudian menandatangani perjanjian kerja sama pada 4 November 2026 sebagai dasar pelaksanaan KPPS. PNM juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengintegrasikan sistem penyaluran dengan Sistem Informasi Kredit Program. Selain aspek pembiayaan, pemerintah mewajibkan adanya pendampingan usaha melalui kunjungan minimal satu kali setiap dua minggu. Kegiatan tersebut mencakup literasi keuangan, penguatan keterampilan usaha, dan pemantauan perkembangan kegiatan ekonomi nasabah.
Target penyaluran kepada 1,7 juta perempuan hingga akhir 2026 menjadi bagian dari rencana yang lebih luas untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan prasejahtera di Indonesia. Pemerintah menyatakan bahwa pelaksanaan program akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sistem, kelayakan penerima, serta kemampuan penyaluran pembiayaan. PNM juga akan menggunakan informasi mengenai rekam jejak nasabah dan perkembangan usaha sebagai bagian dari proses penilaian. Keberhasilan program diharapkan tidak hanya terlihat dari jumlah penerima kredit, tetapi juga peningkatan pendapatan, kemampuan mengelola usaha, dan keberlanjutan pembayaran. Melalui kombinasi subsidi bunga, pendampingan, serta penguatan akses pasar, KPPS diharapkan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Perluasan program Mekaar tersebut sekaligus menjadi salah satu upaya pemerintah memperkuat peran perempuan dalam pertumbuhan ekonomi nasional.